Bila Jokowi terlalu reaktif thd hal-hal seperti ini, khawatirnya akan menjadi bumerang seperti halnya ide "menteri profesional" (ternyata ada jatah 16 menteri untuk parpol) atau "kabinet ramping" (ternyata sama saja dg sby), "parpol boleh usul calon menteri, tapi keputusan pada presiden" (mampukah dia menolak Imin?). Indonesia itu dari Sabang - Merauke. Untuk rapat2 di Kemendikbud diperlukan biaya besar karena memang harus mengundang pakar2 dari berbagai pelosok Indonesia. Kalau anggaran dikurangi tanpa mempertimbangkan aspek wilayah, khawatirnya ide ini kontraproduktif dengan semangat NKRI. Ya sudah, akhirnya Direktorat atau Unit apapun hanya akan mengundang rapat dg pakar dari Jabodetabek saja, supaya hemat.
---------------------------------------
Hari Wibawanto
Electrical Engineering Department
Faculty of Engineering
Semarang State University
